Mendikbud : Kalau ada tes keperawanan, harus ada tes keperjakaan
|
"Hal kayak gitu itu harus ditangani dengan baik, termasuk apa sih tujuan dari melakukan tes virginitas," ujar Nuh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8). Nuh bahkan mempertanyakan tujuan dari tes keperawanan tersebut. Apalagi, ia menduga kebijakan itu akan merugikan siswi yang dianggap sudah tidak perawan lagi. Mantan Rektor ITS itu menjelaskan, "jadi gini, untuk apa sih dilakukan tes virginity itu, untuk apa? Kalau toh untuk mengetahui seseorang itu pernah melakukan, mohon maaf, sehingga tidak perawan lagi, kalau toh, trus mau diapain? Terus mau diapain kalau sudah tau bahwa dia telah melakukan itu. Apakah dia tidak boleh sekolah? Atau apa?" Jika memang ada rencana untuk melakukan tes keperawanan, maka Nuh menyebut tes keperjakaan bagi laki-laki juga harus ada. "Kalau yang perempuan ada tes virginity, terus yang laki ada enggak tes keperjakaan? Ada gak tes itu? Itu untuk apa itu?" Dia menyatakan, langkah-langkah tersebut justru menimbulkan kontraproduktif di mata masyarakat. Sebab, dianggap keluar dari prinsip-prinsip umum. "Dari sisi tujuannya itu, justru model-model gitu menimbulkan kontraproduktif, kalau tujuannya untuk perbaikan, ada cara lain lebih mulia," pungkasnya. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumsel berencana melakukan tes keperawanan (virginity) terhadap siswa sekolah. Rencana yang akan mulai diterapkan tahun depan itu mendapat protes dari banyak pihak. Sumber : www.merdeka.com |
Yang namanya kebijakan, setahu saya waktu dulu di SD itu berasal dari kata dasar "BIJAK"
Artinya, pasti bertujuan untuk membangun sesuatu yang sifatnya baik. Jika nantinya hasilnya dapat merugikan orang lain, dalam hal ini siswa yang "dianggap" tidak virgin lagi, maka apakah hal ini bisa di sebut "KEBIJAKAN".
Belum lagi dampak sosial yang diakibatkan dari rasa malu yang di rasakan oleh pihak siswa/siswi dan keluarga yang di anggap tidak virgin tersebut. Tolong bagi para petinggi-petinggi dinas pendidikan, harap di pikirkan baik-baik sebelum anda memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan, jangan sampai hanya atas dasar emosi sesaat.
Artinya, pasti bertujuan untuk membangun sesuatu yang sifatnya baik. Jika nantinya hasilnya dapat merugikan orang lain, dalam hal ini siswa yang "dianggap" tidak virgin lagi, maka apakah hal ini bisa di sebut "KEBIJAKAN".
Belum lagi dampak sosial yang diakibatkan dari rasa malu yang di rasakan oleh pihak siswa/siswi dan keluarga yang di anggap tidak virgin tersebut. Tolong bagi para petinggi-petinggi dinas pendidikan, harap di pikirkan baik-baik sebelum anda memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan, jangan sampai hanya atas dasar emosi sesaat.
Para pejabat cara pemikirannya pendek. Hanya mementingkan di satu kubu, tetapi tidak mementingkan tentang kubu lainnya.
- 1