Mendikbud: Bansos Pendidikan Jangan Jadi Sandera Politik
|
"Ini sudah ada sejak dulu kala, tidak elok kalau gara-gara pemilu tunjangan untuk guru, dana bantuan operasional sekolah (BOS), perbaikan sekolah tidak diberikan. Itu yang saya jaga, jangan dijadikan ini sebagai alat politik," ungkap Nuh seusai menghadiriseminar bertema "Tantangan Kependudukan, Ketenagakerjaan dan SDM Indonesia Menghadapi Globalisasi Khususnya MEA 2015" di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/3/2014). Nuh juga mengungkapkan, dana bansos untuk pendidikan tidak boleh ditunda pencairannya dan dibekukan. Ia mengatakan, jika memang dicurigai ada kecurangan pada penyalurannya, Ia berani dimintai penjelasan. "KPK minta ke saya saja penjelasannya. jangan sampai gara-gara ini (politik) harus ditunda. Di Dikbud itu tidak ada sesuatu yang dicurigai, saya tidak punya kepentingan politik. kecuali kalau saya dari partai politik. Saya bisa saja setiap tahun atau setiap bulan itu keliling ke sekolah-sekolah, ngasih BSM yang membuat elektabilitas naik itu. Tapi saya enggak punya kepentingan apa-apa," terang Nuh. Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk bantuan sosial di tahun 2014 sebesar Rp91,8 triliun dimana penyerapan anggaran terbesar yakni oleh Kemendikbud sebesar Rp28,3 miliar. Penyerapan dana ini terkait bantuan beasiswa seperti bidikmisi, bantuan operasional sekolah, (BOS) dan lain-lain. Namun KPK mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membekukan penyaluran dana bansos selama masa Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden 2014. Pemerintah belum merespons permintaan KPK tersebut. Sumber : metrotvnews.com |
